Profil

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, disingkat Bappedalitbang adalah Badan yang berada di bawah dan bertanggung   jawab   kepada   Gubernur   melalui   Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

 

Sejarah Bappeda

  • 1. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah disingkat BAKOPDA.
  • 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1969
  • 3. Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1969
  • 4. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
  • 5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980. Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah[1]
  • 6. Keputusan Mendagri Nomor 362 tahun 1997, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
  • 7. Keputusan Mendagri Nomor 185 tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

 

Fungsi Bappedalitbang

Adapun beberapa fungsi kerja BAPEDALITBANG adalah:

    1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    2. Perumusan kebijakan    perencanaan    pembangunan, penelitian dan pengembangan;
    3. Pengoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
    4. Penyusunan Kebijakan    Umum    Anggaran    (KUA) berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
    5. Penyusunan  Prioritas   dan   Plafon   Anggaran   Sementara (PPAS) bekerjasama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
    6. Pengendalian kesesuaian antara indikator, kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
    7. Pengoordinasian kebijakan   perencanaan   di   bidang pembangunan perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan kependudukan dan Pemerintahan;
    8. Pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu Lintas Negara, Lintas Daerah, lintas urusan Pemerintahan, antar Pemerintah  Daerah  dengan  Pusat  dan antar lintas pelaku lainnya;
    9. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
    10. Penyelenggaraan  pengkoordinasian      penelitian      dan pengembangan daerah;
    11. Penyediaan, penatausahaan,   penggunaan,   pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Badan;
    12. Pemberian dukungan  teknis  perencanaan  pembangunan kepada perangkat daerah;
    13. Pengelolaan kepegawaian,     keuangan,     barang     dan ketatausahaan Badan; dan
    14. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

 

Struktur organisasi

 

Referensi