Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penelitian dan Pengembangan

Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Program-Program Pembangunan Kalimantan Tengah Triwulan I TA. 2014

Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Program-Program Pembangunan Kalimantan Tengah Triwulan I tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 15 April 2014 bertempat di Aula Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah. Acara Rakordal dilaksanakan secara pleno dengan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Ir. H. Achmad Diran dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD     Ir. H. Abdul Razak serta Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah     Ir. Herson B. Aden, M.Si.  Acara ini diikuti oleh berbagai unsur diantaranya adalah dari kabupaten/kota (Bupati/Walikota atau yang mewakili Wakil Bupati, Sekda kabupaten/kota, bappeda dan instansi terkait lainnya), Kepala SKPD provinsi dan perwakilan instansi vertikal. Selain itu juga dihadiri oleh unsur DPRD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Dewan Riset Daerah (DRD) dan diliput secara terbuka oleh pers.

Rakordal Triwulan I TA. 2014

Rakordal Triwulan I TA. 2014

Rakordal merupakan pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Program-Program Pembangunan Kalimantan Tengah yang mengamanatkan Gubenur untuk menyusun laporan triwulan Program-Program Pembangunan Kalimantan Tengah di wilayah provinsi dengan mengunakan laporan triwulan SKPD Provinsi dan laporan triwulan kabupaten/kota.  Laporan tersebut harus disampaikan paling lambat 14 hari kerja setelah Triwulan I Tahun Anggaran 2014 berakhir kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Selain itu Kementerian/Lembaga yang melakukan kegiatan di Provinsi selain Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan wajib menyampaikan tembusan laporan triwulan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda dimana kegiatan tersebut berlokasi.

Pada Rakordal ini disampaikan laporan berupa paparan yang disampaikan oleh :

  1. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah

Pencapaian realisasi kegiatan sampai dengan 31 Maret 2014  yang pembiayaannya bersumber dari APBD Provinsi (belanja langsung) dan APBN (Dana Dekonsentrasi/Dekon, Dana Tugas Pembantuan/TP Provinsi, Dana Alokasi Khusus/DAK Provinsi, Dana TP dan Dana DAK, Dana Urusan Bersama/UB Kabupaten/Kota, Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

  1. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Potret Capaian Indikator Makro Pembangunan Kalteng s/d Triwulan I dan Skenario Hingga Akhir Tahun 2014

  1. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah

Realisasi Penyaluran Pencairan Pembayaran Dana APBN, DAU Prov/Kab/Kota dan Dana DAK Non DR s.d. Triwulan I TA 2014

  1. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Realisasi pencairan pembayaran dana APBD Provinsi Kalteng s.d. Triwulan I TA 2014

  1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah s/d 31 Maret 2014 Tahun Anggaran 2014 pada Rakordal Triwulan I Tahun Anggaran 2014

  1. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah

Paparan Penyiapan SDM Perkeretaapian

  1. Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah

Kondisi Inflasi, Moneter  dan Pengembangan UMKM s.d. Triwulan I TA 2014.

 

Pertemuan ini juga mempunyai nilai strategis terkait percepatan penyerapan anggaran yakni dengan menginventarisir permasalahan dan kendala yang dihadapi serta tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan TA. 2014, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Percepatan penyerapan anggaran diharapkan dapat terlaksana melalui akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan baik program dan kegiatan dari dana APBD maupun APBN sesuai sasaran dan target kegiatan yang telah ditetapkan, yakni untuk triwulan I Tahun 2014 minimal realisasi fisik mencapai 20 %.

Beberapa hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Program-Program Pembangunan Kalimantan Tengah  Triwulan I Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

 

TABEL REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SD TRIWULAN I TA.2014

No URAIAN REALISASI (%)
 KEU. FIS.
1. APBD PROVINSI 16,30 % 17,57 %
2. DEKON PROVINSI 5,67 % 7,23 %
3. TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI 22,62 % 30,36 %
4. DAK PROVINSI 22,72 % 18,04 %
5. PM2L PROVINSI 19,38 % 18,36 %
6. APBD KABUPATEN/KOTA 9,30 % 12,51 %
7. TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN/KOTA 0,36 % 2,57 %
8. DANA PM2L KABUPATEN/KOTA 3,99 % 5,60 %
9. PNPM KABUPATEN/KOTA 0,07 % 0,29 %

Sumber : Hasil Rakordal TW.I TA.2014

Pada akhir acara, Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan stressing sebagai berikut :

  1. Semua Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Kalimantan Tengah agar tidak terjebak dalam politik praktis dan menjaga netralitas dengan tetap berkonsentrasi terhadap pelaksanaan tugas sebagai aparatur negara sesuai tugas dan fungsi secara profesional.
  2. Curah hujan di bulan ini masih cukup tinggi, untuk itu kita perlu mewaspadai adanya bahaya banjir dan tanah longsor. Pastikan masyarakat yang tertimpa musibah mendapatkan bantuan yang optimal.
  3. Kepada Kabupaten/Kota yang masih di bawah target penyerapan APBDnya agar bekerja lebih keras lagi, karena kita perlu memahami bahwa salah satu stimulan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi di daerah adalah belanja APBD di samping untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan dan dapat dinikmati lebih cepat oleh masyarakat.

Tahun 2014 ini adalah tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2015.  Dalam RPJMD tersebut telah ditetapkan target kinerja lima tahunan dan tahunan.  Dalam pencapaian target kinerja lima tahun dan target  kinerja tahunan, salah satunya tergantung kepada kemampuan Pemerintah Daerah mengelola anggaran baik yang bersumber dana dari  APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota maupun dana APBN, untuk itu Gubernur mengharapkan terus dukungan Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah dalam pencapaian target-target tersebut guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.