Tentang Bappedalitbang

  • Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  • Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah.

Tugas Pokok

Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, serta statistik

Fungsi Bappedalitbang

  • Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  • Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
  • Pengoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah┬áDaerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  • Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
  • Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bekerjasama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
  • Pengendalian kesesuaian antara indikator, kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ┬ádengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
  • Pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan kependudukan dan pemerintahan;
  • Pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu Lintas Negara, Lintas Daerah, Lintas urusan Pemerintahan, antar Pemerintah Daerah dengan Pusat dan antar lintas pelaku lainnya;
  • Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
  • Penyelenggaraan pengkoordinasian penelitian dan pengembangan daerah;
  • Penyediaan, Penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Badan;
  • Pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah;
  • Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Badan; dan
  • Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.