Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penelitian dan Pengembangan

T E N T A N G

Tugas Bappedalitbang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Fungsi Bappedalitbang

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappedalitbang), Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

  • penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

  • perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;

  • pengoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

  • penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

  • penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bekerjasama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

  • pengendalian kesesuaian antara indikator, kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);

  • pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan kependudukan dan Pemerintahan;

  • pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu Lintas Negara, Lintas Daerah, lintas urusan Pemerintahan, antar Pemerintah Daerah dengan Pusat dan antar lintas pelaku lainnya;

  • evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;

  • penyelenggaraan pengkoordinasian penelitian dan pengembangan daerah;

  • penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Badan;

  • pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah;

  • pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Badan; dan

  • pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.