Palangka Raya –  Rapat Paripurna Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2016 – 2019 diselenggarakan di Aula Bappedalitbang Prov. Kalteng, Selasa (29/1/2019).

Rapat Paripurna Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Kalimantan Tengah pada hari ini merupakan rangkaian   akhir  dari  Kepengurusan  DRD Provinsi  Kalimantan Tengah Masa bakti periode 2016 – 2019.

Tampak hadir dalam Rapat Paripurna tersebut Ketua Dewan Riset Nasional (DRN) Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU,  Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Litbang Syafrizal, Kepala Bappedalitbang Prov Kalteng Ir. Yuren S. Bahat, MM,MT.

Kepala Bappedalitbang Prov kalteng dalam laporannya mengatakan bahwa Maksud dan Tujuan pelaksanaan Rapat Paripurna  Dewan  Riset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti periode  2016-2019 adalah sebagai berikut  :

1. Menyampaikan  Laporan Akhir  kepengurusan  DRD Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti periode  2016 -2019.
2. Mewujudkan  tugas dan fungsi  Riset Daerah dalam  rangka perumusan        kebijakan  Pembangunan  Daerah dalam  bidang Kelitbangan, Riset dan IPTEKOaerah sesuai dengan Visi Misi Kalteng
3. Adanya  Forum   Konsultasi   dalam   upaya   sinergitas    dan sinkronisasi  kegiatan-kegiatan  Kedepan dengan  tetap berkoordinasi      dengan     Pemerintah      Daerah     Provinsi Kalimantan Tengah.

Keluaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Rapat Paripurna Dewan Riset Daerah ini adalah :

1. Dokumen laporan  akhir  DRD Provinsi  Kalimantan  Tengah masa bakti periode 2016 – 2019
2. Arah dan Kebijakan kebijakan Pembangunan Daerah dalam bidang Kelitbangan, Riset dan IPTEK Daerah sesuai dengan Visi Misi Kalteng
3. Tugas  Pokok   dan   Fungsi  Kepengurusan   Dewan   Riset Daerah          Provinsi  Kalimantan  Tengah  Ke depan  sesuai Visi Misi            Gubernur   Kalimantan  Tengah  mewujudkan   Kalteng Berkah.

Kepala Pusat Pengembangan Inovasi Daerah, Badan Litbang Kemendagri Drs. Safrizal ZA.,M.Si dalam paparannya mengatakan bahwa tantangan Indonesia dalam mempercepat kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dengan adanya GAP pembangunan yang cukup besar antar wilayah-antar daerah-antar kawasan sehingga kegiatan perekonomian hanya berputar di kota-kota dan daerah-daerah tertentu. Inovasi untuk daya saing harus segera diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat mempersempit GAP pembangunan serta peran pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Kebijakan kelitbangan Pemerintah daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan regualsi/kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah, mendorong penguatan dan penciptaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan kualitas tata kelola dan penguatan kapasitas internal Balitbangda.